Dinamika Internal Memanas, Kader Penyelamat Ka’bah Segel Kantor DPP PPP
By Admin
Kantor DPP PPP Jakarta
nusakini.com, Puluhan kader yang tergabung dalam Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026). Kehadiran massa tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi internal sekaligus melakukan aksi simbolik berupa penyegelan gedung kantor partai.
Koordinator Kader Penyelamat Ka’bah (KPK), Ahmad Yani, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk tuntutan keadilan atas pemberhentian sejumlah pengurus yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh pimpinan pusat. Beberapa tokoh yang disebut terdampak kebijakan tersebut meliputi Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto, serta Ketua Bappilu Sandiaga Uno.
"Semua kader dan pengurus yang telah berjuang baik tenaga, pikiran bahkan hartanya tapi tidak dihargai Partai. Kemudian abang kita, bang Sandiaga uno yang kebetulan Ketua Bapilu diberhentikan yang tidak sesuai dengan AD/ART," ujar Ahmad Yani saat membacakan pernyataan sikap di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut pihak massa aksi, pengurus yang telah mendedikasikan energi untuk membesarkan partai seharusnya dirangkul dalam semangat rekonsiliasi pasca-Muktamar. Namun, kebijakan Ketua Umum Mardiono beserta jajaran pengurus pusat justru dinilai memicu kegaduhan baru melalui pemecatan sejumlah pimpinan wilayah dan anggota DPRD di berbagai daerah.
"Kemudian keputusan mahkamah Partai politik, mahkamah Partai itu dijamin dalam undang-undang sebagai apa, sebagai penegak maruwah konstitusi Partai tapi itu diabaikan. Mengenai apa, ketua sekretaris di sejumlah daerah diberhentikan seperti di Bali, kepulauan riau, termasuk di prabumulih, belum lagi yang lain," kata Ahmad Yani.
Aksi penyegelan ini diklaim sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Besar (Mubes) daring yang diikuti oleh sekitar 200 fungsionaris dari 38 provinsi serta didukung petisi 500 kader tingkat kabupaten/kota. Melalui forum tersebut, massa juga mendesak Menteri Hukum untuk mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Mardiono.
"Mendesak Presiden copot Mardiono dari jabatab UKP (Utusan Khusus Presiden). Segel kantor DPP PPP sampai tuntutan kader dipenuhi untuk seluruhnya," tegas Ahmad Yani menutup pernyataannya. Hingga berita ini diturunkan, pihak DPP PPP di bawah kepemimpinan Mardiono belum memberikan keterangan resmi terkait aksi penyegelan dan tudingan tersebut. (*)